Ringkasan: Anggaran Perpustakaan Nasional 2026 dipangkas 47,6%, dari Rp721,68 miliar menjadi Rp377,99 miliar. Kepala Perpustakaan UMY, Novy Diana Fauzie, menilai kombinasi pemangkasan ini dengan pergeseran kebiasaan Gen Z ke AI dan konten singkat menjadi tantangan ganda bagi budaya membaca Indonesia.
Apa Itu Isu Pemangkasan Anggaran Perpusnas 2026?
Pemangkasan anggaran Perpusnas 2026 adalah penurunan pagu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dari Rp721,68 miliar pada 2025 menjadi Rp377,99 miliar pada 2026. Penurunan ini mencapai 47,6 persen, bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah lintas kementerian dan lembaga.
Mengapa Isu Ini Penting di 2026?
Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Novy Diana Fauzie, menyebut dua kekuatan sedang menekan budaya membaca bersamaan. Pertama, perkembangan kecerdasan buatan dan konten digital berdurasi singkat mengubah cara Generasi Z mencari informasi. Kedua, pemangkasan anggaran Perpusnas mempersempit akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas.
Menurut Novy, perubahan pola akses informasi tidak otomatis berarti minat baca menurun. Ia mengatakan kemudahan ponsel dan algoritma membuat orang betah dengan format konten singkat, bukan karena masyarakat malas membaca. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa mengonsumsi konten singkat secara terus-menerus berpotensi mengurangi kemampuan berkonsentrasi jangka panjang, sementara membaca buku utuh selama satu hingga dua jam melatih daya analisis dan kedalaman berpikir.
Data Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Indonesia pada 2024 tercatat 72,44, melampaui target nasional sebesar 71,3. Meski angka ini terlihat positif, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan kemampuan membaca peserta didik Indonesia masih di bawah rata-rata negara-negara OECD.
Dampak Konkret Pemangkasan Anggaran terhadap Program Literasi
Efisiensi anggaran ini bukan sekadar angka di atas kertas. Sejumlah program yang selama ini rutin berjalan langsung terhenti begitu pagu Perpusnas turun.
| Program yang Terdampak | Kondisi Sebelumnya | Status 2026 |
|---|---|---|
| Distribusi buku ke desa | Rutin berjalan | Dihentikan |
| Bantuan taman bacaan masyarakat (TBM) | Rutin berjalan | Dihentikan |
| Distribusi ke lembaga pemasyarakatan | Rutin berjalan | Dihentikan |
| Distribusi ke fasilitas kesehatan | Rutin berjalan | Dihentikan |
Sumber: Novy Diana Fauzie via Harianjogja.com, Agustus 2026; UMY.ac.id, Juli 2026.
Novy menilai kondisi ini patut menjadi perhatian serius. Perpustakaan daerah dan TBM berperan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, terutama bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ia menyebut pemotongan anggaran berpotensi mengurangi akses terhadap bahan bacaan berkualitas yang selama ini menopang peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Isu anggaran ini turut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Perpusnas bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, pada 16 Juli 2026. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa pekerjaan terkait literasi menjadi sangat terdampak akibat penurunan anggaran tersebut, menurut laporan Mediagaung.com yang mengutip Kompas.com.
Pengamat dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) turut menyoroti risiko lanjutan. Ketika akses buku resmi makin terbatas sementara harga buku belum terjangkau, masyarakat berisiko beralih ke buku bajakan — bentuk pelanggaran hak cipta yang merugikan penulis, penerjemah, editor, dan penerbit.
Solusi yang Diusulkan: Kolaborasi di Tengah Efisiensi
Menghadapi keterbatasan anggaran, Novy mendorong kolaborasi lintas pihak sebagai jalan keluar jangka pendek. Ia mengusulkan sejumlah langkah yang bisa dijalankan tanpa bergantung penuh pada anggaran negara.
- Rotasi buku favorit antarsiswa di lingkungan sekolah dan kampus, sehingga koleksi terbatas tetap bisa menjangkau lebih banyak pembaca.
- Gerakan donasi buku yang terarah, difokuskan ke wilayah dengan akses bacaan paling terbatas.
- Pengembangan layanan buku digital dan audiobook, memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang sudah akrab dengan ponsel.
- Kolaborasi pemerintah, sekolah, kampus, komunitas, dan penerbit, agar beban penguatan literasi tidak bertumpu pada satu lembaga saja.
Pengamat UMS turut mengusulkan solusi kebijakan jangka panjang: menjadikan anggaran literasi sebagai mandatory spending yang diatur undang-undang, sehingga tidak lagi jadi pos pertama yang dipangkas saat efisiensi anggaran terjadi. Usulan lain mencakup penghapusan pajak buku agar harga buku lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Di tingkat perguruan tinggi, sejumlah kampus sudah lebih dulu menavigasi tantangan literasi lewat program mandiri. Pengalaman ini relevan dengan pembahasan reformasi pendidikan untuk mempersiapkan generasi mendatang, yang juga menyoroti pentingnya kesiapan institusi pendidikan menghadapi perubahan zaman.
Bagaimana Posisi AI dalam Isu Ini?
AI bukan sekadar disinggung sebagai ancaman terhadap minat baca — perannya lebih kompleks dari itu. Perpustakaan UMY sendiri, lewat program fellowship TULLIP di National University of Singapore awal 2026, mempelajari pemanfaatan AI dalam ekosistem perpustakaan perguruan tinggi. Posisi AI yang disarankan adalah sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti daya pikir manusia.
Cara pandang ini sejalan dengan diskusi lebih luas tentang potensi AI membuat manusia jadi kurang jujur secara akademik jika digunakan tanpa kontrol yang tepat. Bagi tenaga pendidik yang ingin mendampingi siswa menghadapi tren ini, panduan skill AI yang wajib dikuasai guru bisa jadi titik awal yang relevan.
Cara Institusi Pendidikan Merespons Tantangan Literasi Ini — Langkah Praktis
- Petakan koleksi buku yang paling diminati siswa atau mahasiswa sebelum menyusun program rotasi.
- Bangun jaringan donasi buku dengan sekolah atau kampus lain di wilayah 3T.
- Digitalkan koleksi prioritas menjadi format audiobook atau e-book bertahap.
- Libatkan komunitas dan penerbit lokal dalam program literasi berkelanjutan.
- Pantau kebiasaan belajar Gen Z secara berkala agar program literasi tetap relevan dengan pola akses informasi yang terus berubah, sebagaimana dibahas dalam panduan cara belajar efektif Gen Z.
Bagi wilayah dengan akses buku paling terbatas, tantangan ini juga beririsan dengan persoalan lama soal ketimpangan akses pendidikan di sejumlah daerah Indonesia, yang membuat program distribusi buku semakin krusial ketika anggarannya justru dipangkas.
FAQ — Pemangkasan Anggaran Perpusnas 2026
Berapa besar pemangkasan anggaran Perpusnas 2026?
Anggaran Perpusnas turun 47,6 persen, dari Rp721,68 miliar pada 2025 menjadi Rp377,99 miliar pada 2026, menurut data yang dikutip UMY dan Kompas.com.
Program apa saja yang dihentikan akibat pemangkasan ini?
1) Distribusi buku ke desa. 2) Bantuan taman bacaan masyarakat. 3) Distribusi ke lembaga pemasyarakatan. 4) Distribusi ke fasilitas kesehatan.
Apakah AI menjadi penyebab utama turunnya minat baca?
Tidak sepenuhnya. Kepala Perpustakaan UMY menilai perubahan pola akses informasi lewat AI dan konten singkat bukan berarti minat baca turun, melainkan cara masyarakat mencari pengetahuan yang berubah.
Ditulis oleh Tim Redaksi Pendidikan, berdasarkan laporan Harianjogja.com, UMY.ac.id, dan UMS.ac.id. Terakhir diverifikasi: 04 Agustus 2026.